PROPOSAL METODELOGI PENELITIAN ANALISIS PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA KEUANGAN SEKTOR PERBANKAN

PROPOSAL METODELOGI PENELITIAN
ANALISIS PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA KEUANGAN SEKTOR PERBANKAN
(Studi Pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI tahun 2012-2017)

Nama: Malinda Amelia Kusuma
NIM : 7311416162
Rombel: Manajemen Keuangan B 2016
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah
Indonesia adalah negara yang berkembang. Indonesia memiliki kekayaan alam nomor satu di dunia, yang sebenarnya berpotensi untuk menjadi negara maju tetapi banyak hambatan-hambatan yang menghalangi kemajuan tersebut. Salah satunya adalah faktor ekonomi yang sampai saat ini masih menjadi masalah yang serius. Perekonomian Indonesia masih dalam keadaan berkembang dan mengalami pasang surut pertumbuhan ekonomi. Keadaan tersebut disebabkan karena adanya persaingan di era globalisasi dan pasar bebas pada tingkat internasional. Krisis ekonomi melanda Asia pada tahun 1997, diawali dari krisis di Jepang pada tahun 1990 yang sangat mempengaruhi kinerja serta kondisi keuangan yang belum membaik seiring krisis utang di Amerika tahun 2008 yang memberikan dampak negatif cukup besar terhadap hampir semua industri, khususnya sektor perbankan. Dari pengalaman krisis keuangan global tersebut mendorong perlunya peningkatan efektivitas kinerja perbankan karena bank sebagai lembaga keuangan utama yang sangat berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia.

We Will Write a Custom Essay Specifically
For You For Only $13.90/page!


order now

Dewayanto (2010) menyimpulkan beberapa penyebab menurunnya kinerja perbankan, yaitu: 1. Semakin meningkatnya kredit bermasalah perbankan, yang menyebabkan bank harus menyediakan cadangan penghapusan utang yang cukup besar sehingga mengakibatkan kemampuan bank memberikan kredit menjadi terbatas; 2. Dampak likuiditas bank yang mengakibatkan turunnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan dan pemerintah sehingga memicu penarikan dana secara besar-besaran; 3. Semakin turunnya permodalan bank-bank; 4. Banyak bank yang tidak mampu melunasi kewajibannya karena menurunnya nilai tukar rupiah; dan 5. Manajemen bank yang tidak profesional. Selain itu, berdasarkan Laporan Pengawasan Perbankan Bank Indonesia, kondisi eksternal dan internal juga menghambat kinerja perbankan Indonesia secara keseluruhan. Dari kondisi eksternal terkait dengan lambatnya pemulihan ekonomi global. Sedangkan dari kondisi internal terkait kontribusi perbankan yang masih kurang optimal dalam pembangunan ekonomi nasional. Sebagai solusi dalam menghadapi kondisi tersebut, pemerintah membuat kebijakan reformasi perbankan pada Maret 1999 dengan melakukan penutupan bank, mengambil alih 7 bank, rekapitulasi 9 bank, dan menginstruksikan 73 bank untuk mempertahankan operasinya tanpa melakukan rekapitulasi sehingga pada tahun 2001 jumlah bank yang tersisa sebanyak 151 bank. Selain itu, pada 9 Januari 2004, Arsitektur Perbankan Indonesia (API) juga dikeluarkan oleh Bank Indonesia sebagai langkah pemerintah dalam melakukan perbaikan fundamental terhadap perbankan nasional dan membangun kembali perekonomian Indonesia. Arah kebijakan pengembangan industri perbankan di masa datang dirumuskan dalam API dan dilandasi oleh visi mencapai suatu sistem perbankan yang sehat, kuat, dan efisien.

Beberapa penelitian dan kajian terus dilakukan untuk mengetahui penyebab utama turunnya kinerja perbankan. Menurut Sachs (1998) dan Muhaimin (2009) bahwa lemahnya penerapan tata kelola perusahaa atau Corporate Governance dianggap sebagai pemicu utama terjadinya ketidakstabilan dan krisis ekonomi se-Asia. Kelemahan tersebut dilihat dari kurangnya pelaporan kinerja keuangan, kurangnya pengawasan atas aktivitas manajemen oleh dewan komisaris dan auditor, kurangnya intensif eksternal untuk mendorong terciptanya efisiensi di perusahaan melalui persaingan yang fair, serta kurangnya pengelolaan sumber daya manusia berintegritas.

Penerapan corporate governance yang memadai sangat diperlukan dalam pengelolaan perbankan. Sumber daya manusia yang menjalankan sektor perbankan merupakan faktor kunci yang harus memiliki integritas dan kompetensi yang baik. Corporate governance juga akan dapat memperbaiki kinerja perbankan yang buruk. Hal tersebut penting untuk dilakukan karena faktor kedudukan industri perbankan yang sangat berpengaruh dalam memperbaiki perekonomian Indonesia. Menurut Fidanoski, et al (2013), bank memiliki posisi dominan dan sangat penting dalam sistem keuangan ekonomi, khususnya dalam menciptakan lingkungan yang kondusif demi pertumbuhan ekonomi. Dengan adanya penerapan Corporate Governance para pemegang saham dan investor juga akan menjadi yakin dalam memperoleh return atas investasiya karena Corporate Governance dapat memberikan perlindungan efektif bagi para pemegang saham dan investor.
Pada 30 Januari 2006, pemerintah melalui Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan perbankan yang baru berupa Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 8/4/PBI/2006 yang berisi tentang pelaksanaan good corporate governance, terutama bagi bank umum agar dapat mengatasi turunnya kinerja perbankan nasional. Tidak hanya itu, pemerintah juga mengeluarkan Surat Edaran Nomor 9/12/DPNP pada tanggal 30 Mei 2007 dan diperbarui lagi dengan Surat Edaran Nomor 15/15/DPNP pada tanggal 29 April 2013 tentang pelaksanaan good corporate governance bagi bank umum. Pemerinta mengeluarkan peraturan baru mengenai penilaian faktor good corporate governance dan tingkat kesehatan bank umum dalam Peraturan Bank Indonesia No. 13/1/PBI/2011. Peraturan-peraturan tersebut dibuat agar terciptanya penerapan corporate governance yang positif.
Wilson (2006) mengemukakan bahwa dengan adanya corporate governance, perbankan dituntut untuk beroperasi dengan cara yang aman, sehat, dan mematuhi peraturan yang berlaku dan regulasi yang diterapkan. Mekanisme corporate governance juga dinilai sebagai sistem pengendali perusahaan, perlindungan kepentingan stakeholders, serta menciptakan nilai tambah (Value Added) untuk semua stakeholders (Monks, 2003). Selain itu corporate governance dapat mengarahkan kemajuan dan kepercayaan terhadap sistem keuangan. Kajian penelitian terbaru menunjukkan bahwa corporate governance dapat meningkatkan keuntungan yang lebih tinggi, angka pertumbuhan penjualan yang lebih tinggi, dan capital expenditure yang lebih rendah (Walfgang, 2003).

Dalam OECD, Siswanto dan Aldridge (2005 : 2) mengemukakan bahwa corporate governance sebagai suatu sistem pengendalian dan pengawasan pada suatu badan usaha yang memiliki tujuan untuk mencapai kinerja semaksimal mungkin tanpa merugikan stakeholder-nya. Setiap badan usaha memiliki pihak-pihak yang berkepentingan terhadap badan usaha tersebut, antara lain pihak manajer, pemegang saham, stakeholder, karyawan, dan lain-lain. Corporate governance membantu menciptakan hubungan yang kondusif dan dapat dipertanggungjawabkan diantara elemen perusahaan (dewan komisaris, dewan direksi, dan pemegang saham) untuk meningkatkan kinerja perusahaan.

Corporate governance merupakan suatu ruang lingkup yang mencakup kepercayaan, etika, nilai moral, dan keyakinan sebagai suatu usaha yang sinergik yang terdiri dari seluruh konstituen masyarakat. Corporate governance sebagai sebuah sistem yang menjamin bahwa perusahaan dapat berkembang pesat ke arah strategik terbaik untuk seluruh stakeholders (Crowther dan Aras, 2009). Sam’ani (2008) menyatakan bahwa perkembangan perspektif corporate governance didasarkan pada teori keagenan (agency theory). Teori keagenan (agency theory), menjelaskan bahwa hubungan agensi terjadi ketika satu orang atau lebih (principal) mempekerjakan orang lain (agent) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang dalam pengambilan keputusan kepada agent tersebut (Jensen dan Meckling, 1976).

Dengan adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan perusahaan maka akan mucul perbedaan kepentingan antara agen dan prinsipal yang dapat menimbulkan konflik kepentingan sehingga corporate governance muncul untuk membantu menciptakan hubungan yang kondusif dan dapat dipertanggungjawabkan di antara elemen dalam perusahaan, seperti mengatasi konflik antara pihak dalam perusahaan, mengendalikan perilaku, dan menjamin akuntabilitas manajemen terhadap stakeholder sesuai peraturan yang berlaku.

Pelaksanaan corporate governance diwujudkan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dewan komisaris dan direksi; kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern bank (Booklet Perbankan Indonesia, 2012). Anggota dewan komisaris dan anggota direksi wajib memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan. Ketentuan persyaratan dan tata cara penilaian pemenuhan persyaratan tersebut diatur dalam uji kemampuan dan kepatuhan (fit and proper test) dan corporate governance.

Secara teoritis, baik buruknya corporate governance akan mempengaruhi tingkat kinerja keuangan perusahaan (Braga-Alves dan Shastri, 2011; Afsham et al., 2011; Lin dan Lee, 2008). Hasil penelitian tersebut didukung oleh Sam’ani (2008) yang berhasil menunjukkan bahwa secara umum mekanisme corporate governance sangat berpengaruh dalam meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.

Dalam PBI Nomor 8/4/2006, Bank Indonesia mewajibkan agar dewan komisaris memastikan terselenggaranya pelaksanaan good corporate governance dalam setiap kegiatan bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Dewan komisaris wajib melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab direksi, serta memberikan nasihat kepada direksi. Dapat disimpulkan bahwa dewan komisaris dan dewan direksi merupakan indikator penting dalam penerapan corporate governance untuk meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.

Mekanisme corporate governance juga diperngaruhi oleh beberapa faktor lain. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini antara lain dewan komisaris (DKOM), dewan direksi (DDIR), kepemilikan institusional (KINST), komisaris independen (KIND), dan ukuran perusahaan (SIZE). Variabel dependennya adalah kinerja keuangan yang diproksikan dengan Cash Flow Return On Assets (CFROA).
Penelitian Fidanoski, et al. (2013); Wardhani (2007); dan Klapper dan Love (2002) menemukan adanya hubungan positif dan signifikan antara ukuran dewan komisaris dengan kinerja keuangan perusahaan. Berbeda halnya dengan Dewayanto (2010) yang menjelaskan bahwa ukuran dewan komisaris mempunyai hubungan negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja perusahaan. Sama halnya dengan Sanda, et al. (2005) yang menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris mempunyai hubungan negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Berkaitan dengan dewan direksi, penelitian Mahmood dan Abbas (2011) yang juga didukung dengan adanya hasil kajian Wulandari (2006) dengan Hermalin dan Weisbach (2003) dan Pratiwi (2012) berhasil menemukan bahwa adanya pengaruh ukuran dewan direksi dalam meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Hasil penelitian-penelitian tersebut membuktikan teori bahwa indikator dewan direksi merupakan salah satu indikator penting corporate governance dalam menunjang peningkatan kinerja perusahaan. Dewan direksi memiliki kekuasaan yang besar dalam mengelola sumber daya yang ada pada perusahaan dan juga dalam menentukan arah kebijakan perusahaan untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Berbeda dengan Bukhori dan Raharja (2012) yang hasil penelitiannya menunjukkan bahwa ukuran dewan direksi tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan. Semakin meningkat jumlah dewan direksi akan membuat pengawasan sulit dilakukan sehingga muncul permasalahan agensi dari pemisahan antara manajemen dan control.

Permasalahan agensi akan memicu terjadinya biaya keagenan (agency cost). Agency costs dapat diminimalkan dengan kepemilikan institusional. Kepemilikan institusional juga merupakan salah satu indikator penting dalam corporate governance, dapat berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada para investor bahwa tidak ada tindak kecurangan dalam perusahaan. Dengan adanya monitoring yang efektif oleh pihak institusional juga akan menyebabkan penggunaan utang menurun (Sam’ani, 2008). Dalam penelitian Beiner et al., (2003); Susanti (2011); dan Sekaredi (2011), menyatakan bahwa kepemilikan institusional mempunyai hubungan yang positif dan signifikan terhadap kinerja perusahaan. Namun berbeda dengan, Erkens et al., (2012); Widhianningrum dan Amah (2012) meyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kinerja perusahaan. Hal tersebut juga didukung oleh penelitian Wulandari (2006) menunjukkan bahwa kepemilikan institusional tidak mempunyai hubungan yang signifikan terhadap kinerja perusahaan. Hasil penelitian tersebut sesuai dengan hasil penelitian Charlie Weir et al., (2000) yang mengemukakan bahwa pemilik mayoritas institusi yang ikut dalam pengendalian perusahaan akan cenderung bertindak untuk kepentingan mereka sendiri meskipun harus mengorbankan kepentingan pemilik minoritas. Dengan adanya kecenderungan tersebut terjadi ketidakseimbangan dalam penentuan arah kebijakan perusahaan yang pada akhirnya hanya akan menguntungkan pemegang saham mayoritas (institutional ownership).

Selain dewan komisaris dan dewan direksi, komponen mekanisme pemantauan pengendalian internal yaitu komisaris independen (Dewayanto,2010). Komisaris independen merupakan anggota dewan komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris lainnya, direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Pelaksanaan corporate governance, terutama komisaris independen dapat meningkatkan profitabilitas perusahaan dengan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan, mengurangi risiko yang mungkin dilakukan oleh dewan komisaris dengan keputusan-keputusan yang menguntungkan diri sendiri dan umumnya corporate governance dapat meningkatkan kepercayaan investor (Trinanda et al, 2010).

Tristianto (2009) menemukan bahwa adanya hubungan positif dan signifikan antara komisaris independen dan tingkat kinerja keuangan perusahaan. Sedangkan Widhianningrum dan Amah (2012) membuktikan bahwa komisaris independen berhubungan negatif dan tidak signifikan dengan kinerja keuangan. Berbeda dengan Wulandari (2006) yang menemukan hubungan positif dan tidak signifikan antara komisaris independen dan kinerja keuangan.
Selain dewan komisaris, dewan direksi, kepemilikan institusional, dan komisaris independen, ukuran perusahaan juga menjadi indikator penting dalam menilai kinerja keuangan perusahaan. Ukuran perusahaan menjadi tolok ukur besar kecilnya suatu perusahaan dan menjadi salah satu pertimbangan investor dalam strategi berinvestasi. Obradovich dan Gill (2013); Mahmood dan Abbas (2011); dan Dewayanto (2010) menemukan bahwa ukuran perusahaan mempunyai hubungan positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan di dalam penelitiannya. Berbeda dengan penelitian Puspitasari dan Ernawati (2010) bahwa ukuran perusahaan mempunyai hubungan negatif dan tidak signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Berdasarkan pada penelitian terdahulu, berikut adalah ringkasan dari hasil penelitian yang tidak konsisiten :Research Gap
No Variabel Peneliti Hasil Penelitian
Independen Dependen 1. Dewan Komisaris Kinerja Keuangan Sanda et al.

(2005)
Fidanoski et al.

(2013) Dewan komisaris
berpengaruh negatif terhadap
kinerja keuangan.

Dewan komisaris
berpengaruh positif terhadap
kinerja keuangan.

2. Dewan
Direksi Kinerja
Keuangan Mahmood dan
Abbas (2011)
Bukhori dan
Raharja (2012) Dewan direksi berpengaruh
positif terhadap kinerja
keuangan.

Dewan direksi tidak
berpengaruh terhadap kinerja
keuangan.

3. Kepemilikan
institusional Kinerja
Keuangan Sam’ani (2008)
Susanti (2011) Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan
Kepemilikan institusional
berpengaruh positif terhadap
kinerja keuangan.

4. Komisaris
independen Kinerja
keuangan Tristianto (2009)
Widhianningrum
dan Amah (2012) Komisaris independen
berpengaruh positif terhadap
kinerja keuangan.

Komisaris independen
berpengaruh negatif terhadap
kinerja keuangan.

5. Ukuran
perusahaan Kinerja
keuangan Puspitasari dan
Ernawati (2010)
Obradovich dan
Gill (2013) Ukuran perusahaan
berpengaruh negatif terhadap
kinerja keuangan
Ukuran perusahaan
berpengaruh positif terhadap
kinerja keuangan.

Sumber: Rangkuman dari beberapa jurnal
Perbedaan-perbedaan hasil penelitian di atas tersebut menunjukkan menghubungkan mekanisme corporate governance dengan kinerja keuangan perusahaan tidak mudah dilakukan (Berghe dan Ridder, 1999 dalam Susanti, 2011). Beberapa penelitian menunjukkan tidak adanya hubungan corporate governance dengan kinerja keuangan perusahaan. Dalam penelitiannya, Dewayanto (2010) menyatakan bahwa mekanisme corporate governance masih menjadi masalah dalam meningkatkan tujuan yang ingin dicapai oleh shareholders dan stakeholders. Sedangkan, Bukhori dan Raharja (2012) meyatakan bahwa tidak terdapatnya pengaruh yang signifikan antara mekanisme corporate governance dengan kinerja perusahaan. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, banyak ketidakkonsistenan dalam penelitian-penelitian sebelumnya, maka pengaruh mekanisme corporate governance terhadap kinerja keuangan perusahaan masih perlu untuk diteliti lebih lanjut.

Penelitian ini mencoba untuk mengidentifikasi dan menganalisis lebih dalam corporate governance terhadap kinerja keuangan perusahaan sektor perbankan secara khusus, yang ditentukan dalam variabel mekanisme corporate governance diantaranya Dewan Komisaris, Dewan Direksi, Kepemilikan Institusional, Komisaris Independen, dan Ukuran Perusahaan. Penelitian ini menguji variabel corporate governance terhadap kinerja keuangan perusahaan yang diukur dengan menggunakan Cash Flow Return On Assets (CFROA).

CFROA merupakan salah satu pengukuran kinerja keuangan perusahaan yang menunjukkan kemampuan aktiva perusahaan untuk menghasilkan laba operasi. CFROA dihitung dari laba sebelum bunga dan pajak ditambah depresiasi dibagi dengan total aktiva. Alasan menggunakan CFROA sebagai alat pengukur kinerja keuangan perusahaan karena kinerja dan laporan keuangan dijadikan dasar untuk penilaian kinerja perusahaan. Arus kas (cash flow) yang ada dalam laporan keuangan mempunyai nilai lebih untuk menjamin kinerja perusahaan di masa mendatang. Arus kas menunjukkan hasil operasi yang dananya telah diterima tunai oleh perusahaan serta dibebani dengan beban yang bersifat tunai dan sudah benar-benar dikeluarkan oleh perusahaan (Pradhono dan Cristiawan, 2004).

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini diberi judul “ANALISIS PENGARUH CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA KEUANGAN SEKTOR PERBANKAN: (Studi Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2002-2017).”
1.2 Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang, dapat diketahui bahwa terdapat research gap dimana hasil penelitian terdahulu menunjukkan adanya ketidakkonsistenan. Maka pertanyaan penelitian dirumuskan sebagai berikut :Bagaimana pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap kinerja keuangan perusahaan?
Bagaimana pengaruh ukuran dewan direksi terhadap kinerja keuangan perusahaan?
Bagaimana pengaruh kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan perusahaan?
Bagaimana pengaruh komisaris independen perusahaan terhadap kinerja keuangan perusahaan?
Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan perusahaan?
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Tujuan dari penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah untuk mengetahui hubungan mekanisme corporate governance terhadap kinerja keuangan perbankan yang diukur dengan menggunakan Cash Flow Return On Assets yang terbagi atas lima (5) variabel, yaitu sebagai berikut:
Menganalisis pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Menganalisis pengaruh ukuran dewan direksi terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Menganalisis pengaruh kepemilikan institusional terhadap kinerja keuangan.

Menganalisis pengaruh komisaris independen perusahaan terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap kinerja keuangan perusahaan.

1.4 Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan akademik, pemerintah, perusahaan perbankan, maupun peneliti lain.

Bagi Perusahaan
Penelitian ini diiharapkan dapat memberikan manfaat kepada perusahaan tentang penerapan mekanisme corporate governance dalam meningkatkan kinerja keuangan perusahaan di sektor perbankan.

Bagi Akademik dan Peneliti
Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pengetahuan dan dapat dijadikan literatur bagi pihak yang melakukan skripsi atau penelitian tentang corporate governance dan kinerja keuangan perusahaan.

Bagi Investor
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi dan dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan kepada investor untuk menilai kinerja keuangan perusahaan sebelum berinvestasi.

Bagi Pemerintah
Penelitian ini akan memberikan kontribusi kepada pemerintah dalam pengambilan kebijakan mengenai penerapan corporate governance di perusahaan Indonesia.

1.5 Sistematika Penulisan
Pemaparan gambaran penulisan dalam penelitian ini tentang isi dari masing-masing bab secara singkat dan jelas, sebagai berikut :BAB I PENDAHULUAN
Bab ini merupakan bagian pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TELAAH PUSTAKA
Bab ini menjelaskan bagian yang berisi tentang landasan teori yang digunakan sebagai dasar acuan teori bagi penelitian ini, penelitian-penelitian terdahulu, kerangka pemikiran untuk penelitian, dan perumusan hipotesis yang merumuskan asumsi hipotesis dalam penelitian ini.

BAB III METODE PENELITIAN
Bab ini menjelaskan tentang variabel penelitian dan definisi opersional, penentuan populasi dan sampel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

BAB VI HASIL DAN ANALISIS
Bab ini berisi tentang isi pokok dari keseluruhan penelitian, yang menjelaskan mengenai deskripsi objek peneitian, analisis data, dan pembahasan hasil penelitian.

BAB V PENUTUP
Bab terakhir ini berisi mengenai kesimpulan penelitian dan saran-saran yang berhubungan dengan penelitian serupa di masa yang akan datang.

BAB II
TELAAH PUSTAKA
2.1 Landasan Teori
2.1.1 Kinerja Keuangan Perbankan
Pada dasarnya, kinerja keuangan diperlukan sebagai alat mengukur kesehatan (financial health) perusahaan. Kinerja keuangan perusahaan juga digunakan sebagai media pengukuran subyektif yang menggambarkan efektivitas penggunaan aset oleh sebuah perusahaan dalam mengoperasikan bisnis dan meningkatkan laba. Jika fungsi pengelolaan perusahaan itu benar maka kinerja keuangan akan maksimal. Oleh karena itu, corporate governance berperan penting dalam mengoptimalkan kinerja keuangan. Febryani dan Zulfadin (2003) menyatakan bahwa kinerja merupakan hal penting yang harus dicapai oleh setiap perusahaan karena kinerja perusahaan adalah cerminan perusahaan dalam mengelola aset dan sumber dayanya. Selain itu, tujuan pokok penilaian kinerja adalah untuk memotivasi karyawan dalam mencapai target organisasi dan dalam mematuhi standar perilaku yang telah ditetapkan agar membuahkan hasil yang diharapkan. Standar perilaku biasanya berupa kebijakan manajemen atau rencana yang dituangkan dalam anggaran.

Penilaian kinerja keuangan merupakan salah satu faktor yang amat penting bagi shareholders dan perusahaan, termasuk perusahaan di sektor perbankan. Perbankan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Dalam Booklet Perbankan Indonesia (2012) dinyatakan bahwa bank memiliki kedudukan yang strategis, yakni sebagai: (1) Penunjang kelancaran sistem pembayaran, (2) Pelaksanaan kebijakan moneter, dan (3) Pencapaian stabilitas sistem keuangan, sehingga diperlukan perbankan yang sehat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, perbankan sebagai salah satu lembaga keuangan di Indonesia dituntut untuk memiliki kinerja yang baik. Kinerja bank dapat diartikan sebagai hasil yang dicapai suatu bank dengan mengelola sumber daya yang ada dalam bank seefektif dan seefisien mungkin guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan manajemen (Desfian, 2005).

Penilaian kinerja bank menjadi sangat penting dilakukan karena posisi perbankan yang vital di dalam stabilitas perekonomian nasional. Perbankan memainkan peran penting dalam mobilisasi dana, alokasi kredit, sistem pembayaran, dan implementasi kebijakan moneter (Mohammed dan Fatimoh, 2012). Selain itu, penilaian kinerja bank juga sangat diperlukan oleh setiap stakeholders bank, yaitu manajemen bank, nasabah, mitra bisnis, dan pemerintah di dalam pasar keuangan yang kompetitif. Bank yang dapat menjaga kinerjanya dengan baik, terutama tingkat profitabilitasnya yang tinggi dan mampu membagikan dividen, prospek usahanya dapat terus berkembang, serta dapat memenuhi prudential banking regulation dengan baik, tentu akan mendapat kepercayaan penuh dari publik.

Kinerja bank yang baik dapat dilihat dari tingkat kesehatan bank tersebut atau dapat dikatakan kedua hal itu saling berkaitan. Ukuran untuk melakukan penilaian kinerja keuangan perbankan telah ditentukan oleh Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.30/11/KEP/DIR tanggal 30 April 1997 dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No.30/11/KEP/DIR tanggal 19 Maret 1998 tentang Tatacara Penilaian Kesehatan Bank Umum. Dalam rangka mendorong terciptanya sistem perbankan yang sehat, melindungi kepentingan stakeholders, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka diperlukan pelaksanaan corporate governance di industri perbankan. Oleh karena itu, Bank Indonesia melaksanakan seleksi dalam bentuk uji kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) terhadap calon dewan komisaris, dewan direksi, dan pemegang saham pengendali, karena pihak-pihak tersebut mempunyai pengaruh besar dalam pengendalian dan pengelolaan bank (Bank Indonesia, 2011).

Tingkat kesehatan bank dapat dinilai dari beberapa indikator. Salah satu indikator utama yang dijadikan dasar penilaian adalah laporan keuangan bank yang bersangkutan. Kinerja keuangan perusahaan dapat dinilai melalui berbagai macam indikator atau variabel untuk mengukur keberhasilan perusahaan, pada umumnya berfokus pada informasi kinerja yang berasal dari laporan keuangan (Purwantini, 2008). Laporan keuangan bank menunjukkan kondisi keuangan bank secara keseluruhan dan kinerja manajemen bank selama satu periode. Dari laporan ini, akan terbaca bagaimana kondisi bank yang sesungguhnya, termasuk kelemahan dan kekuatan yang dimiliki. Laporan keuangan perbankan digunakan oleh Bank Indonesia untuk menilai apakah bank tersebut termasuk dalam bank yang sehat atau tidak (Kasmir, 2000). Keadaaan yang seperti ini banyak dimanfaatkan oleh para manajer untuk melakukan tindakan manipulasi data dalam laporan keuangan perusahaan. Untuk meminimalisasi manipulasi data tersebut, maka cara tepat yang digunakan adalah dengan praktik corporate governance.

Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI, 1996), menyatakan bahwa kinerjam perusahaan dapat diukur dengan menganalisa dan mengevaluasi laporan keuangan. Data historis laporan keuangan dan kinerja keuangan di masa lalu dapat digunakan sebagai dasar untuk memprediksi posisi keuangan dan kinerja di masa yang akan datang. Tujuan pelaporan adalah memberikan informasi yang berguna dalam keputusan-keputusan investasi dan kredit, menilai arus kas mendatang, dan informasi mengenai sumber daya dalam perusahaan. Laporan keuangan adalah laporan formal tentang informasi keuangan perusahaan. Laporan keuangan yang utama adalah (1) Neraca, (2) Laporan laba rugi, (3) Laporan ekuitas pemilik, dan (4) Laporan arus kas. Penelitian ini menggunakan indikator laporan arus kas (cash flow) untuk mengetahui perkembangan kinerja keuangan perbankan. Laporan arus kas menggambarkan jumlah penerimaan kas dan jumlah pengeluaran kas dalam suatu periode tertentu. Aktivitas usaha akan menghasilkan arus kas masuk bersih (bila penerimaan kas lebih besar dari pengeluaran kas), serta arus kas keluar bersih (bila penerimaan kas lebih kecil dari pengeluaran kas). Laporan arus kas menunjukkan kenaikan atau penurunan bersih kas yang dimiliki perusahaan selama periode berjalan, serta saldo kas yang dimiliki perusahaan pada akhir periode.

Cash Flow Return On Assets (CFROA) adalah salah satu alat pengukur kinerja keuangan perusahaan yang berhubungan langsung dengan laporan keuangan yang dijadikan dasar untuk penilaian kinerja perusahaan. CFROA dihitung dari laba sebelum bunga dan pajak ditambah depresiasi dibagi dengan total aktiva (Sam’ani, 2008). Arus kas (cash flow) yang terdapat di dalam laporan keuangan mempunyai nilai lebih untuk menjamin kinerja perusahaan di masa mendatang (Kieso dan Weygandt, 1995). Cornett et al., (2006) menyatakan bahwa penggunaan CFROA dalam mengukur kinerja keuangan perusahaan memiliki berbagai keunggulan sebagai berikut: (1) CFROA menunjukkan kemampuan aktiva perusahaan dalam menghasilkan laba operasi, (2) CFROA lebih memfokuskan kepada pengukuran kinerja keuangan perusahaan saat ini dan tidak terikat dengan saham, dan (3) Adanya pengaruh mekanisme corporate governance dan berhubungan positif
dengan CFROA.

2.1.2 Teori Keagenan (Agency Theory)
Agency theory pertama kali dikembangkan oleh Jensen, M. C. dan W. H. Meckling pada tahun 1976. Dalam teori keagenan, hubungan agensi muncul ketika satu orang atau lebih (principal) mempekerjakan orang lain (agent) untuk memberikan suatu jasa dan kemudian mendelegasikan wewenang pengambilan keputusan kepada agent tersebut. Artinya, hubungan keagenan merupakan sebuah kontrak antara manajer (agent) dengan investor (principal). Konflik kepentingan antara pemilik dan agen terjadi karena kemungkinan agent tidak selalu berbuat sesuai dengan kepentingan principal, sehingga memicu biaya keagenan (agency cost). Menurut Brigham dan Houston (2006:26-31), para manajer diberikan kekuasaan oleh pemilik perusahaan, yaitu pemegang saham untuk membuat keputusan, dimana hal ini menyebabkan potensi konflik kepentingan yang dikenal sebagai teori keagenan (agency theory).

Investor termotivasi untuk menyejahterakan dirinya dengan profitabilitas yang selalu meningkat. Manajer termotivasi untuk memaksimalkan pemenuhan kebutuhan ekonomi dan psikologinya, antara lain dalam hal memperoleh investasi. Konflik kepentingan semakin meningkat terutama karena principal tidak dapat mengawasi aktivitas agent sehari-hari. Manajemen perusahaan memepunyai kecenderungan untuk memperoleh keuntungan yang besar dengan biaya pihak lain. Perilaku ini disebut sebagai keterbatasan rasional (bounded relasionality) dan manajer cenderung tidak menyukai risiko (risk averse). Problem agensi akan terjadi apabila proporsi kepemilikan atas saham perusahaan kurang dari 100% sehingga manajer cenderung bertindak untuk kepentingan pribadinya dan sudah tidak berdasar memaksimalisasi nilai dalam pengambilan keputusan pendanaan. Kondisi tersebut merupakan konsekuensi dari pemisahan fungsi pengelolaan dan fungsi kepemilikan.

Ali (2002) menyatakan bahwa sebagai agent, secara moral harus bertanggung jawab untuk mengoptimalkan keuntungan para pemilik (principal) dan sebagai imbalannya akan memperoleh kompensasi sesuai dengan kontrak. Dengan demikian terdapat dua kepentingan yang berbeda di dalam perusahaan di mana masing-masing pihak berusaha untuk mencapai atau mempertahankan tingkat kemakmuran yang dikehendaki. Teori agensi menggunakan tiga asumsi sifat manusia, yaitu:
1. Manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (self interest).

2. Manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa depan (bounded rationality)
3. Manusia selalu menghindari risiko (risk averse) (Eisenhardt, 1989).
Untuk menghindarkan konflik dan kerugian, diperlukan prinsip-prinsip dasar pengelolaan perusahaan yang baik yaitu prinsip corporate governance. Corporate governance yang merupakan konsep yang didasarkan pada teori keagenan, diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada para investor bahwa mereka akan menerima return atas dana yang telah mereka investasikan. Corporate governance berkaitan dengan bagaimana para investor dapat yakin bahwa perusahaan akan memberikan keuntungan bagi mereka, dan yakin bahwa manajer tidak akan menggelapkan atau menginvestasikan ke dalam proyek-proyek yang tidak menguntungkan bagi investor. Dengan demikian, corporate governance diharapkan dapat berfungsi untuk menekan atau menurunkan biaya keagenan (agency cost) dan menjaga keseimbangan antara pencapaian tujuan ekonomi dan tujuan masyarakat.

2.1.3 Corporate Governance
2.1.3.1 Pengertian Corporate Governance
Setiap perusahaan memiliki corporate governance (Steger dan Amann, 2008). Minat akademik mengenai isu-isu corporate governance muncul setelah penerbitan buku tentang pemisahan kontrol dan kepemilikan dalam perusahaan, yang ditulis oleh Berle dan Means pada tahun 1932, sekaligus sebagai penulis pertama tentang teori corporate governance (Obradovich dan Gill, 2013). Istilah corporate governance menjadi kian populer karena disebabkan oleh dua hal. Pertama, corporate governance merupakan salah satu kunci sukses perusahaan untuk tumbuh dan menguntungkan dalam jangka panjang, sekaligus menang dalam persaingan bisnis global. Kedua, krisis ekonomi di kawasan Asia dan Amerika diyakini muncul karena kegagalan penerapan corporate governance, diantaranya praktik perbankan yang lemah, sistem hukum yang buruk, pengawasan yang lemah, dan hak-hak pemegang saham minoritas yang kurang diperhatikan. Istilah corporate governance kemudian dipopulerkan oleh Cadburry Committee pada tahun 1992 dalam laporannya yang dikenal sebagai Cadburry Report. Laporan ini dipandang sebagai titik balik (turning point) yang menentukan praktik corporate governance di seluruh dunia (Tjager dkk., 2003). Cadburry Committee mendefinisikan corporate governance sebagai berikut:”A set of rules that define the relationship between shareholder, managers, creditors, the government, employees, and other internal and external stakeholders in respect to their rights and responsibilities.”
Organization For Economic Co-Operation and Development (OECD) (1999), mendefinisikan corporate governance sebagai sekumpulan hubungan antara pihak manajemen perusahaan, board, dan pemegang saham, serta pihak lain yang mempunyai kepentingan dengan perusahaan. Corporate governance juga mensyaratkan adanya struktur, perangkat untuk mencapai tujuan, dan pengawasan atas kinerja. Corporate governance yang baik dapat memberikan perangsang atau insentif yang baik bagi board dan manajemen untuk mencapai tujuan yang merupakan kepentingan perusahaan dan pemegang saham dan harus memfasilitasi pemonitoran yang efektif, sehingga mendorong perusahaan untuk menggunakan sumber daya dengan lebih efisien.

Bank Dunia (World Bank) mendefinisikan corporate governance sebagai kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi, yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan untuk berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan. Dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum, good corporate governance adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (transparency), akuntabilitas (accountability), pertanggungjawaban (responsibility), independensi (independency), dan kewajaran (fairness).

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) (2001) yang dalam pernyataannya juga hampir sama dengan Cadburry Committee bahwa corporate governance adalah seperangkat peraturan yang menetapkan hubungan antara pemegang saham, pengurus, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya sehubungan dengan hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Disamping itu, FCGI juga menjelaskan bahwa tujuan dari corporate governance adalah untuk menciptakan nilai tambah bagi semua pihak yang berkepentingan (stakeholders). Secara lebih rinci, terminologi corporate governance dapat dipergunakan untuk menjelaskan peranan dan perilaku dari dewan komisaris, dewan direksi, pengurus (pengelola) perusahaan, dan para pemegang saham.

The Indonesia Institute for Corporate governance (IICG) mendefinisikan corporate governance sebagai serangkaian mekanisme untuk mengarahkan dan mengendalikan suatu perusahaan agar operasional perusahaan berjalan sesuai dengan harapan para stakeholders. Lebih lanjut, IICG mendefinisikan pengertian mengenai corporate governance yang baik sebagai struktur, sistem, dan proses yang digunakan oleh organ-organ perusahaan sebagai upaya untuk memberikan nilai tambah perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang. Definisi tersebut mengandung kesimpulan bahwa corporate governance merupakan serangkaian mekanisme yang bertujuan untuk mengarahkan dan mengendalikan operasional perusahaan agar berjalan sesuai dengan apa yang diharapakan (Bukhori dan Raharja, 2012).

Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) (2004) mendefinisikan corporate governance sebagai suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ perusahaan guna memberikan nilai tambah pada perusahaan secara berkesinambungan dalam jangka panjang bagi pemegang saham, dengan tetap memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan perundangan dan norma yang berlaku.

Dari berbagai sumber pustaka di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa corporate governance merupakan suatu mekanisme tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah dan kinerja perusahaan yang didukung oleh karakteristik
strategis dan manajerial perusahaan yang baik.

2.1.3.2 Prinsip-Prinsip Corporate Governance
Prinsip-prinsip dasar corporate governance yang disusun oleh The Organization for Economic Corporation and Development (OECD) terdiri dari lima aspek, yaitu:
1. Transparency (Keterbukaan)
Keterbukaan kepada stakeholders dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan dengan lima krakteristik, yaitu komprehensif, relevan, friendly, reliable, dan comparable. Informasi mengenai laporan keuangan, kinerja keuangan, kepemilikian, dan pengelolaan perusahaan harus diungkapkan secara tepat dan akurat agar pemegang saham dan orang lain dapat mengetahui keadaan perusahaan.

2. Accountability (Akuntabilitas)
Kejelasan fungsi, struktur, sistem pengendalian, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan dan keseimbangan kekuasaan di antara stakeholders terlaksana secara efektif. Para komisaris, direksi, dan jajarannya wajib memiliki integritas untuk menjalankan usaha sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku.

3. Responsibility (Pertanggungjawaban)
Kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat serta peraturan perundangan yang berlaku. Prinsip ini menuntut seluruh jajaran perusahaan untuk melakukan tugasnya dengan bertanggung jawab dan mematuhi hukum yang ditetapkan.

4. Independency (Kemandirian)
Suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh dari pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

5. Fairness (Keadilan)
Perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. Setiap keputusan yang diambil senantiasa memperhatikan kepentingan dan memberikan perlindungan kepada pemegang saham minoritas. Melindungi semua pemegang saham, baik mayoritas maupun minoritas dari rekayasa dan transaksi yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Prinsip-prinsip tersebut kemudian dijabarkan kembali oleh OECD ke dalam enam aspek sebagai pedoman pengembangan kerangka kerja legal, institusional, dan regulator untuk corporate governance. Keenam aspek tersebut, yaitu:
1. Memastikan adanya basis efektif untuk kerangka kerja corporate governance mendukung terciptanya pasar yang transparan dan efisien sejalan dengan ketentuan perundangan dan mengartikulasikan dengan jelas pembagian tanggung jawab diantara para pihak.

2. Hak-hak pemegang saham dan fungsi kepemilikan bahwa hak-hak pemegang saham harus dilindungi dan difasilitasi.

3. Perlakuan setara terhadap seluruh pemegang saham, seluruh pemegang saham mayoritas maupun minoritas.

4. Peran stakeholders dalam corporate governance harus diakui sesuai peraturan perundangan yang berlaku dan kontrak kerja sama aktif antara perusahaan-perusahaan dan para stakeholders harus dikembangkan dalam upaya kelangsungan perusahaan.

5. Disclosure dan transparansi yang tepat waktu dan akurat mengenai segala aspek material perusahaan, termasuk situasi keuangan, kinerja, kepemilikan, dan governance perusahaan.

6. Tanggung jawab pengurus perusahaan (Corporate Boards): Pengawasan dewan komisaris terhadap pengelolaan perusahaan oleh direksi harus berjalan efektif disertai adanya tuntutan strategik terhadap manajemen, serta akuntabilitas dan loyalitas direksi dan dewan komisaris terhadap perusahaan dan pemegang saham.

2.1.3.3 Prinsip-Prinsip Corporate Governance Dalam Kegiatan Ekonomi Indonesia
Prinsip-prinsip corporate governance memiliki tujuan atau manfaat yang sangat signifikan dalam membantu pemulihan ekonomi bagi negara-negara yang sebelumnya dilanda krisis. Lemahnya penerapan corporate governance merupakan salah satu faktor utama pendorong keruntuhan ekonomi negara-negara korban krisis. Lima macam tujuan utama corporate governance:
a. Melindungi hak dan kepentingan pemegang saham
b. Melindungi hak dan kepentingan para anggota the stakeholders nonpemegang saham
c. Meningkatkan nilai perusahaan dan para pemegang saham
d. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja Board of Directors dan manajemen perusahaan.

e. Meningkatkan mutu hubungan Board of Directors dengan manajemen senior perusahaan
Kelima tujuan utama corporate governance di atas menunjukkan isyarat bagaimana pentingnya hubungan antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dengan badan usaha sehingga diperlukan tata kelola yang baik.
Suprayitno (2004) menjelaskan bahwa tujuan utama pengelolaan perusahaan yang baik adalah untuk memberikan perlindungan yang memadai dan perlakuan yang adil kepada pemegang saham serta pihak yang berkepentingan lainnya melalui peningkatan nilai kepemilikan saham secara maksimal. Tata kelola perusahaan yang baik bukan hanya sekedar upaya menjaga perusahaan bekerja sesuai peraturan dan norma yang berlaku, tetapi memperoleh keyakinan dari publik dan para pemangku kepentingan, bahwa dana yang ditempatkan berupa pembelian saham di perusahaan tersebut adalah suatu keputusan yang benar.

Emirzon (2007) menyatakan bahwa ada beberapa arti penting penerapan prinsip corporate governance dalam pembangunan ekonomi Indonesia:
1. Pemulihan atau perbaikan keadaan perekonomian dan kesejahteraan rakyat
2. Menciptakan persaingan usaha yang sehat
3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas investasi sebagai akibat tumbuhnya kepercayaan investor
4. Menghilangkan praktik-praktik korupsi, kolusi, nepotisme, dan hal-hal yang tidak etis dalam kegiatan ekonomi.

2.1.4 Indikator Mekanisme Corporate Governance
2.1.4.1 Dewan Komisaris
Variabilitias corporate governance berhubungan dengan peranan dewan komisaris dalam masalah keagenan, yang berarti bahwa variabel dewan komisaris merupakan sebuah determinan penting dalam corporate governance (Cheng, 2008).Dalam suatu perusahaan, dewan memegang peranan yang sangat signifikan dalam penentuan strategi perusahaan tersebut. Keberadaan dan karakteristik dewan sebagai salah satu motor penggerak corporate governance akan menentukan tingkat kesehatan kinerja keuangan perusahaan.

Indonesia merupakan negara penganut sistem two tier, di mana dewan terdiri dari dewan komisaris dan dewan direksi (Wardhani, 2007). Menurut UU Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan khusus sesuai dengan anggaran dasar serta bertugas menjadi pemberi nasihat kepada direksi. Dapat ditarik kesimpulan bahwa dewan komisaris merupakan inti dari corporate governance yang berfungsi dalam monitoring kinerja manajemen, menjamin pelaksanaan strategi perusahaan, serta mewajibkan terlaksananya akuntabilitas. Dewan komisaris diyakini memiliki peran penting dalam pengelolaan perusahaan, khususnya dalam memonitor manajemen puncak. Perusahaan yang mempunyai persentase dewan komisaris eksternal lebih rendah akan mempunyai pengawasan yang rendah terhadap kinerja perusahaan (Astuti dan Zuhrohtun, 2007). Peran komisaris ini diharapkan dapat meminimalisir permasalahan agensi yang timbul antara dewan direksi dengan pemegang saham karena dewan komisaris yang menjalankan corporate governance dan bertanggung jawab terhadap pemegang saham (Ruvinsky, 2005).

Peranan dewan komisaris tersebut sangat diperlukan untuk membantu dalam pemeriksaan keuangan perusahaan yang diperlukan untuk mekanisme corporate governance. Fungsi dewan komisaris yang lain sesuai dengan yang dinyatakan dalam National Code for Good Corporate governance 2001 adalah memastikan bahwa perusahaan telah melakukan tanggung jawab sosial dan mempertimbangkan kepentingan berbagai stakeholder perusahaan sebaik memonitor efektivitas pelaksanaan corporate governance.

2.1.4.2 Dewan Direksi
Jensen (1993) dan Lipton dan Lorsch (1992) dalam Beiner et al., (2003) merupakan yang pertama menyimpulkan bahwa jumlah dewan direksi merupakan bagian dari mekanisme corporate governance yang penting, karena dean direksi dapat memastikan bahwa manajer mengikuti kepentingan dewan. Dalam sistem two tier, terdapat dewan komisaris dan dewan direksi. Dalam mekanisme corporate governance, dewan direksi merupakan pihak yang melakukan fungsi operasional perusahaan sehari-hari. Pada dasarnya, corporate governance mengacu pada sekumpulan mekanisme yang mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh manajer ketika ada pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian.Pengendalian tersebut terletak pada fungsi dari dewan direksi.

Menurut Solihin (2009:116), fungsi pengelolaan perusahaan oleh dewan direksi mencakup lima tugas utama, yaitu:
1. Kepengurusan, mencakup tugas penyusunan visi dan misi perusahaan, serta penyusunan program jangka pendek dan jangka panjang
2. Manajemen risiko, mencakup tugas penyusunan dan pelaksanaan sistem manajemen risiko perusahaan yang mencakup seluruh aspek kegiatan perusahaan
3. Pengendalian internal, mencakup penyusunan dan pelaksanaan sistem pengendalian internal perusahaan dalam rangka menjaga kekayaan dan kinerja perusahaan.

4. Komunikasi, mencakup tugas yang memastikan kelancaran komunikasi antara perusahaan dengan pemangku kepentingan.

5. Tanggung jawab sosial, mencakup perencanaan tertulis yang jelas dan terfokus dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.

Dengan pernyataan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa dewan direksi dalam suatu perusahaan akan menentukan kebijakan yang diambil akan diambil, strategi perusahaan, dan prosedur pengendalian internal secara jangka pendek maupun jangka panjang. Dewan direksi bertanggung jawab penuh dalam pengembangan dan pengelolaan risiko perusahaan secara profesional untuk meningkatkan shareholders value. Dewan direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit internal dan eksternal bank, hasil pengawasan Bank Indonesia, dan hasil pengawasan otoritas lain. Peningkatan ukuran dan diversitas dari dewan direksi berpengaruh terhadap kinerja bank karena akan memberikan manfaat bagi perusahaan karena terciptanya network dengan pihak luar perusahaan dan ketersediaan sumber daya (Faisal, 2005).

2.1.4.3 Kepemilikan Institusional
Menurut Jensen dan Meckling (1976), kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional adalah dua mekanisme corporate governance utama yang membantu mengendalikan masalah keagenan (agency conflict). Tingginya kepemilikan institusional akan mendorong aktivitas monitoring karena besarnya pengaruh mereka dalam kebijakan manajemen. Kepemilikian institusional memiliki peranan yang sangat penting dalam meminimalisasi konflik keagenan yang terjadi antara manajer dan pemegang saham. Mekanisme monitoring menjadi efektif dalam setiap pengambilan keputusan yang diambil oleh manajer karena keberadaan kepemilikan institusional. Siregar (2005) menunjukkan bahwa keterlibatan investor institusional dalam mekanisme monitoring dan dan pengambilan keputusan yang strategis dapat mencegah terjadinya tindakan manipulasi laba dan menekan biaya keagenan.

Kepemilikan institusional umumnya bertindak sebagai pihak yang memonitor perusahaan. Bushee (1998) dalam Siregar (2005) menyatakan bahwa kepemilikan institusional menjalankan peran monitoring-nya yang mendorong manajer untuk tidak melakukan tindakan yang merugikan dalam jangka panjang. Perusahaan dengan kepemilikan institusional yang besar mengindikasikan kemampuannya untuk memonitor manajemen. Semakin besar kepemilikan institusional maka semakin efisien pemanfaatan aktiva perusahaan. Dengan demikian, proporsi kepemilikan institusional bertindak sebagai pencegahan terhadap pemborosan yang dilakukan manajemen. Sujoko dan Soebiantoro (2007), menjelaskan bahwa kepemilikan institusional akan mendorong pemilik untuk melakukan peminjaman kepada manajemen, sehingga manajemen terdorong untuk meningkatkan kinerjanya, yang tentunya akan berdampak pada peningkatan nilai perusahaan juga.

2.1.4.4 Komisaris Independen
Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP Tahun 2013, komisaris independen adalah anggota dewan komsisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan anggota dewan komisaris lainnya, direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan bank, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Komisaris independen ditetapkan paling kurang 50% dari jumlah anggota dewan komisaris. Salah satu komponen mekanisme pemantauan pengendalian internal yaitu komisaris independen (Dewayanto, 2010). Semakin tinggi perwakilan dari komisaris independen, maka semakin tinggi independensi dan efektivitas corporate board sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan (Barnhart dan Rosenstein, 1998 dalam Dewayanto, 2010).

Komisaris independen dapat digunakan untuk mengurangi masalah keagenan karena komisaris independen dapat mengkomunikasikan tujuan dan keinginan pemegang saham kepada para manajer. Munter dan Kren (1995) menyatakan bahwa keanggotaan eksternal board dapat mendorong terciptanya sistem manajemen yang jelas dan membatasi perilaku oportunistik manajemen. Semakin meningkat komisaris independen, keputusan yang sejalan dengan kepentingan pemegang saham semakin meningkat (Weisbach, 1998). Berdasarkan teori keagenan, kehadiran komisaris independen merupakan mekanisme yang diharapkan dapat melakukan pengawasan dan mengontrol konflik kepentingan antara controlling shareholders dan minority shareholders sehingga terjadi efisiensi dalam manajemen perusahaan. Keputusan-keputusan yang dilakukan manajemen dapat sejalan sesuai dengan tujuan, yaitu memaksimalkan kinerja perusahaan dan yang terpenting adalah dewan komisaris independen dapat menunjukkan pengaruh efektivitas yang tinggi dalam meningkatkan kinerja perusahaan (Daily dan Dalton, 1993 dalam Fidanoski, et al.

2103).

2.1.4.5 Ukuran Perusahaan
Ukuran perusahaan merupakan hal yang penting dalam proses pelaporan keuangan karena ukuran perusahaan menjadi tolok ukur besar kecilnya suatu perusahaan dan menjadi salah satu kriteria yang dipertimbangkan oleh investor dalam strategi berinvestasi. Indikator yang dapat digunakan sebagai ukuran perusahaan adalah total penjualan, total aktiva, jumlah karyawan, value added, kapitalisasi nilai pasar, dan berbagai parameter lainnya. Perusahaan besar dapat memiliki masalah keagenan yang lebih besar (karena lebih sulit untuk dimonitor) sehingga membutuhkan corporate governance yang lebih baik (Retno dan Priantinah, 2012). Ukuran perusahaan yang besar mengindikasikan bahwa perusahaan tersebut mempunyai aset yang besar dan perusahaan dengan aset besar biasanya akan mendapatkan perhatian lebih dari masyarakat. Hal ini akan menyebabkan perusahaan lebih berhati-hati dalam pelaporan keuangannya. Untuk menghindari kecurangan dan manipulasi dalam laporan keuangan tersebut, maka diperlukan sistem corporate governance yang kondusif.

Perusahaan dengan aset yang besar dapat dengan mudah mengakses pasar modal. Dengan adanya kemudahan mengakses pasar modal, perusahaan tersebut memiliki fleksibilitas dan kemampuan mendapatkan dana (Puspitasari dan Ernawati, 2010). Ukuran perusahaan yang besar cenderung membagikan dividen untuk menghindari konflik keagenan antara pihak manajer dan pemilik (Megginson, 1997). Perusahaan besar memiliki kontrol yang lebih baik terhadap kondisi pasar sehingga mereka mampu menghadapi persaingan ekonomi. Selain itu, perusahaan besar memiliki lebih banyak sumber daya untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan karena memiliki akses yang lebih baik terhadap sumber-sumber informasi eksternal dibandingkan dengan perusahaan kecil (Wiesantana, 2008).

2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis dan Perumusan Hipotesis
2.3.1 Pengaruh Dewan Komisaris Terhadap Kinerja Keuangan
Dewan komisaris dalam pernyataan KNKG (2006) merupakan organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada dewan direksi serta memastikan perusahaan melaksanakan praktik corporate governance. Dewan komisaris diyakini memiliki peran penting dalam pengelolaan perusahaan, khususnya dalam memonitor manajemen puncak. Perusahaan yang mempunyai persentase dewan komisaris eksternal lebih rendah akan mempunyai pengawasan yang rendah terhadap kinerja perusahaan (Astuti dan Zuhrohtun, 2007). Semakin besar ukuran dewan komisaris dalam suatu perusahaan, maka semakin rendah kemungkinan perusahaan mengalami kondisi tekanan keuangan. Dengan semakin banyak jumlah dewan komisaris, maka fungsi monitoring terhadap kebijakan direksi dapat dijalankan dengan lebih baik lagi, sehingga perusahaan akan terhindar dari kesulitan keuangan (Wardhani, 2007).

Penelitian yang dilakukan oleh Fidanoski et al., (2013) membuktikan bahwa ukuran dewan komisaris mempunyai hubungan positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan, yang juga serta merta menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris yang besar meningkatkan kinerja perusahaan dalam membangun hubungan dengan lingkungan eksternal, menyediakan sumber daya untuk operasional perusahaan. Semakin besar kebutuhan untuk efektivitas hubungan eksternal, maka semakin besar ukuran dewan komisaris yang diperlukan. Hasil penelitian tersebut didukung dengan hasil kajian yang dilakukan oleh Klapper dan Love (2002); Wardhani (2007); dan Riyanto (2011) yang menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris berhubungan positif signifikan terhadap kinerja keuangan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

H1 : Dewan komisaris memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan
2.3.2 Pengaruh Dewan Direksi Terhadap Kinerja Keuangan
Dewan direksi merupakan salah satu indikator vital dalam pelaksanaan corporate governance yang bertanggung jawab dalam manajemen perusahaan. Dewan direksi diharapkan dapat meningkatkan kinerja keuangan yang lebih baik. Dewan direksi memiliki tugas untuk menentukan arah kebijakan dan strategi sumber daya yang dimiliki perusahaan, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. Dalam UU Perseroan Terbatas, disebutkan bahwa dewan direksi memiliki hak untuk mewakili perusahaan dalam urusan di luar maupun di dalam perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Mahmood dan Abbas (2011), serta Pratiwi (2012) membuktikan bahwa ukuran dewan direksi mempunyai hubungan positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Hasil-hasil penelitian tersebut didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Hermalin dan Weisbach (2003) dalam Beiner et al., (2003) yang menyatakan bahwa dewan direksi termasuk dalam mekanisme corporate governance dan berpengaruh terhadap kinerja perusahaan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

H2 : Dewan direksi berpengaruh positif terhadap tingkat kinerja keuangan perusahaan.

2.3.3 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap Kinerja Keuangan
Kepemilikan institusional adalah besarnya jumlah saham yang dimiliki institusi dari total saham yang beredar. Adanya kepemilikan institusional dapat memantau secara profesional perkembangan investasi dan pengendalian manajemen. Semakin besar kepemilikan institusional, akan semakin efisien pemanfaatan aktiva perusahaan serta akan dilakukan tindakan pencegahan terhadap pemborosan yang dilakukan oleh manajemen (Faisal, 2004). Cornet et al., (2006) menyimpulkan bahwa kepemilikan institusional memiliki kemampuan dalam mengendalikan pihak manajemen melalui proses pengawasan secara efektif untuk lebih memfokuskan perhatiannya terhadap kinerja perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Susanti (2011) dan Sekaredi (2011) yang berhasil menemukan hubungan positif dan signifikan antara kepemilikan institusional dengan kinerja keuangan perusahaan. Hasil-hasil penelitian tersebut mendukung temuan Beiner et al., (2003), yaitu adanya pengaruh hubungan positif antara kepemilikan institusional dan kinerja perusahaan. Hal tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Bathala (1994) dalam Susanti (2011) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional merupakan salah satu monitoring penting yang dapat memainkan peranan aktif dan konsisten dalam perusahaan. Mekanisme monitoring tersebut akan menjamin peningkatan kemakmuran pemegang saham.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

H3 : Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan
2.3.4 Pengaruh Komisaris Independen Terhadap Kinerja Keuangan
Keberadaan komisaris independen atau anggota komisaris independen dapat mendorong perusahaan untuk mengungkapkan informasi dengan lebih luas kepada investor (Eng et al. 2003 dalam Riyanto, 2011). Fama dan Jensen (1983) menyatakan bahwa komisaris independen dapat bertindak sebagai penengah dalam perselisihan yang terjadi di antara para manajer internal dan mengawasi kebijaksanaan direksi. Komisaris independen dipandang sebagai posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi monitoring agar tercipta perusahaan dengan fungsi corporate governance yang baik. Dengan kata lain, komposisi komisaris independen yang semakin besar dapat mendorong dewan komisaris untuk bersikap objektif dan mampu melindungi kepentingan stakholders perusahaan (Haniffa dan Coke, 2002).Sesuai dengan teori Watts dan Zimmerman (1986) dalam Susanti (2011) yang menyatakan bahwa semakin besar proporsi komisaris independen, maka semakin efektif peranan komisaris independen di dalam melaksanakan fungsi monitoring terhadap perilaku oportunis manajemen. Perilaku oportunis manajemen yang diawasi dengan baik oleh komisaris independen akan dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Penelitian yang dilakukan oleh Brown dan Caylor (2004); Susanti (2011); dan Erkens et al. (2012) membuktikan bahwa teori yang telah dijabarkan tersebut benar dengan menunjukkan hasil penelitiannya bahwa komisaris independen mempunyai hubungan yang positif terhadap kinerja keuangan.
Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

H4 : Komisaris independen perusahaan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan.

2.3.5 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Kinerja Keuangan
Ukuran perusahaan menunjukkan besar kecilnya perusahaan yang dilihat dari besarnya nilai equity, nilai perusahaan, atau pun hasil nilai dari total aktiva dari suatu perusahaan (Riyanto, 1997). Ukuran perusahaan mempengaruhi kemampuan bank dalam menghasilkan laba. Bank yang berukuran besar cenderung menghasilkan laba yang lebih besar dari pada bank yang berukuran kecil. Semakin besar ukuran bank, maka semakin bagus kinerjanya (Nugraheni dan Dody, 2007). Perusahaan dengan aset yang besar dapat dengan mudah mengakses pasar modal. Dengan adanya kemudahan mengakses pasar modal, perusahaan tersebut memiliki fleksibilitas dan kemampuan mendapatkan dana (Puspitasari dan Ernawati, 2010). Selain itu, perusahaan besar memiliki lebih banyak sumber daya untuk meningkatkan profitabilitas perusahaan karena memiliki akses yang lebih baik terhadap sumber-sumber informasi eksternal dibandingkan dengan perusahaan kecil (Wiesantana, 2008). Penelitian yang dilakukan oleh Dewayanto (2010) menunjukkan bahwa ada hubungan yang positif dan signifikan antara ukuran perusahaan dengan kinerja keuangan. Penelitian yang sejalan, yaitu penelitian Obradovich dan Gill (2013) serta Mahmood dan Abbas (2011) yang juga menemukan bahwa ukuran perusahaan mempunyai hubungan positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

H5 : Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap tingkat kinerja keuangan perusahaan.

Kerangka Pemikiran Teoritis
Sebagai dasar untuk merumuskan hipotesis, disajikan kerangka pemikiran dalam model penelitian sebagai berikut.

Variabel Dependen
H? (+)
H? (+)
H? (+)
H? (+)
H? (+)
Variabel Independen
Dewan Komisaris
Kepemilikan Instituasional
Komisaris Independen
Dewan Direksi
Ukuran Perusahaan
Kinerja Keuangan (ROA)
Sumber : penelitian terdahulu

2.4 Hipotesis
Hipotesis adalah pernyataan tentang sesuatu yang akan diteliti sebagai jawaban sementara dari suatu masalah. Berdasarkan rumusan masalah, tujuan, teori, penelitian terdahulu, hubungan antarvariabel, dan kerangka pemikiran, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
Hipotesis 1 : Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap tingkat kinerja keuangan perusahaan.

Hipotesis 2 : Ukuran dewan direksi berpengaruh positif terhadap tingkat kinerja keuangan perusahaan.

Hipotesis 3 : Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap tingkat kinerja keuangan perusahaan.

Hipotesis 4 : Komisaris independen perusahaan berpengaruh positif terhadap tingkat kinerja keuangan perusahaan.

Hipotesis 5 : Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap tingkat kinerja keuangan perusahaan.

x

Hi!
I'm Kari!

Would you like to get a custom essay? How about receiving a customized one?

Check it out